Jokowi: Sistem Online Bisa Cegah Kecurangan

Untuk meminimalisir terjadinya kebocoran serta menciptakan transparansi pemerintahan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera menerapkan sistem online untuk memantau pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Nantinya sektor pendapatan akan online, seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir dan semuanya. Jadi semua pendapatan masuk dalam komputer mereka dan kita juga bisa dapatkan datanya," ujar Jokowi, sapaan akrabnya usai bertemu Pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11).

Dikatakan Jokowi, jika sistem ini sudah berjalan, tentu dapat mengurangi kecurangan-kecurangan pengusaha dalam melaporkan pendapatannya terkait pajak yang harus dibayarkan ke Pemprov DKI. Dengan begitu, sudah pasti penerimaan pajak DKI akan meningkat. "Memang belum ada perhitungan untuk itu, tapi pasti meningkat di atas 50 persen dari tahun lalu," katanya.

Saat ini, dikatakan Jokowi, pihaknya tengah mendata dan melakukan kajian untuk pembuatan sistem onlinetersebut. Hal ini dilakukan, agar dalam pelaksanaannya nanti bisa langsung berjalan dengan baik. "Untuk target pembuatan belum, saat ini masih ada pendataan pengkajian dan penelitian untuk sistem ini. Yang pasti segera kita wujudkan," tegasnya.

Selain pembuatan sistem online pendapatan, Jokowi juga akan membuat poster dan pengumuman yang memberikan informasi tentang besaran anggaran dari setiap SKPD pada 2013 mendatang. "Akan kita tempel dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, bahkan RT, agar seluruh masyarakat tahu anggaran yang dimiliki setiap SKPD. Dengan begitu mereka tahu apa saja yang harus diawasi," ucapnya.

Rencana dan kebijakan yang akan dilakukan Jokowi ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab dengan begitu, dari pendapatan hingga penganggaran dan pengeluaran yang dilakukan Pemprov DKI dapat langsung dipantau oleh masyarakat. "Saya mengapresiasi sekali dengan rencana Pemprov DKI yang akan membangun sistem online disemua lini untuk pendapatan daerah. Misalnya di restoran, yang terdaftar akan tersambung ke kantor pajak DKI," kata Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK.

Dari data yang dimiliki beritajakarta.com, penerimaan pajak yang tidak mencapai target pada 2011 lalu yakni pajak air bawah tanah yang hanya mencapai Rp 114,44 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 296,52 miliar, pajak reklame sebesar Rp 269,67 miliar, dan pajak parkir sebesar Rp 158,26 miliar.

Namun jenis pajak yang melampaui target pada 2011 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 3,66 triliun, Pajak Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 4,58 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 848,57 miliar, pajak hotel Rp 858,34 miliar, pajak restoran Rp 1,03 triliun, pajak penerangan jalan Rp 511,45 miliar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 2,88 triliun.

sumber: